Monitoring Kegiatan PKTD Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara: Kegiatan Pembersihan Parit Cacing / Normalisasi Saluran Drainase

 

Data Administrasi Kegiatan

·        Nama Kegiatan: Pembersihan Parit Cacing / Normalisasi Saluran Drainase

·        Lokasi: Desa Babulu Darat, Kec. Babulu, Kab. Penajam Paser Utara

·        Sumber Dana: Dana Desa 2026 – PKTD

·        Volume Target: 1000 meter panjang parit

·        Jumlah HOK: 100 HOK

·        Upah/HOK: Rp. 130.000 /hari

·        Durasi: 14  hari kalender 

 Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) merupakan salah satu program prioritas nasional dalam penggunaan Dana Desa yang diatur secara spesifik melalui berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT).

Secara prinsip, PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang bersifat produktif, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berikut adalah penjelasan mengenai tujuan dan manfaat PKTD sesuai dengan kerangka regulasi pemerintah:

1.    Dasar Hukum Utama

Implementasi PKTD didasarkan pada:

·        UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

·        Permendesa PDTT Nomor 16 Thaun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus  Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

2.    Tujuan PKTD Menurut Peraturan Pemerintah

Pemerintah merancang PKTD dengan beberapa tujuan fundamental untuk menjaga stabilitas ekonomi di tingkat akar rumput:

• Menciptakan Lapangan Kerja: Memberikan peluang kerja bagi warga desa yang kehilangan pekerjaan, pengangguran, atau setengah pengangguran di sela-sela musim tanam/panen.
• Meningkatkan Daya Beli Masyarakat: Melalui skema upah yang diberikan secara tunai, pemerintah berharap perputaran uang di desa meningkat, sehingga konsumsi rumah tangga tetap terjaga.
• Menurunkan Angka Kemiskinan dan Stunting: PKTD sering kali ditargetkan bagi keluarga miskin dan keluarga dengan balita yang memiliki masalah gizi (stunting) agar mereka mendapatkan penghasilan tambahan untuk pemenuhan gizi.
• Produktivitas Lahan dan Infrastruktur: Memastikan infrastruktur desa (seperti jalan usaha tani atau irigasi) tetap terbangun secara swakelola, yang pada akhirnya menunjang produktivitas ekonomi desa.

3.    Manfaat Strategis PKTD

Manfaat PKTD dibagi menjadi tiga dimensi utama yang saling berkaitan:

• 1. Manfaat Ekonomi

• Penyediaan Upah Langsung: Sebagian besar proporsi anggaran kegiatan PKTD dialokasikan untuk upah tenaga kerja (biasanya minimal 50% dari total biaya proyek tertentu sesuai arahan kebijakan).
• Sirkulasi Ekonomi Lokal: Penggunaan material atau bahan baku dari dalam desa memastikan dana desa tidak "lari" ke luar daerah, melainkan berputar di antara pedagang dan penyedia jasa lokal.

• 2. Manfaat Sosial

• Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi pelaku utama pembangunan di wilayahnya sendiri.
• Gotong Royong: Memperkuat kembali nilai-nilai kebersamaan dalam pembangunan fisik maupun non-fisik di desa.

• 3. Manfaat Fisik/Infrastruktur

• Kualitas Pembangunan yang Terjaga: Karena dikerjakan oleh warga sendiri, rasa memiliki terhadap aset desa lebih tinggi, sehingga pemeliharaan infrastruktur cenderung lebih baik.
• Aksesibilitas Ekonomi: Pembangunan sarana prasarana melalui PKTD (seperti pembersihan parit atau perbaikan jalan) memperlancar distribusi hasil pertanian dan mobilitas warga.

4.    Kriteria Sasaran (Penerima Manfaat)

Agar tujuan pemerintah tercapai, peserta PKTD wajib memprioritaskan kelompok berikut:

·        Penganggur dan Setengah Penganggur.

·        Anggota Keluarga Miskin.

·        Penerima bantuan sosial lainnya yang belum mandiri ......secara ekonomi.

·        Keluarga dengan anak stunting.

5.    Prinsip Pelaksanaan yang Harus Dipenuhi

Untuk memastikan program ini sesuai dengan regulasi, terdapat beberapa prinsip wajib:

• Swakelola: Pekerjaan tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga (kontraktor).
• Upah Dibayar Tunai: Upah harus dibayarkan secara harian atau mingguan untuk memastikan manfaat ekonomi instan.
• Material Lokal: Menggunakan bahan baku yang tersedia di desa tersebut.
• Inklusif: Melibatkan kelompok perempuan dan kaum difabel dalam porsi pekerjaan yang sesuai.

Dengan menjalankan PKTD sesuai regulasi, desa tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi masyarakatnya secara berkelanjutan.

On the Job Training (OJT) Akuntansi BUMDes di Desa Sumber Sari, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara.

 Kegiatan On the Job Training (OJT) Akuntansi BUMDes di Desa Sumber Sari merupakan langkah krusial untuk memastikan tata kelola keuangan Bumdesa tidak lagi menggunakan sistem "kira-kira", melainkan standar profesional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT No. 136 Tahun 2022, akuntansi BUMDes kini memiliki panduan standar yang seragam untuk seluruh Indonesia. Berikut adalah penjabaran kegiatan OJT tersebut yang disusun secara sistematis:

1. Tahap Persiapan: Standardisasi Bagan Akun (Chart of Accounts)

Langkah pertama dalam OJT adalah memastikan peserta memahami bahwa BUMDes bukan lagi sekadar unit sosial, tapi entitas bisnis yang legal.

• Identifikasi Karakteristik Usaha: Menentukan apakah BUMDes Sumber Sari bergerak di bidang jasa, perdagangan, atau manufaktur.
• Penyusunan Kode Akun: Mengadopsi struktur kode akun sesuai Kepmendes 136/2022 yang terdiri dari:
• Aset (1-xxxx)
• Liabilitas (2-xxxx)
• Ekuitas (3-xxxx)
• Pendapatan (4-xxxx)
• Beban (5-xxxx)

2. Siklus Pencatatan dan Dokumentasi Transaksi

OJT harus melatih kedisiplinan dalam mendokumentasikan setiap rupiah yang keluar-masuk.

• Verifikasi Bukti Transaksi: Memastikan setiap transaksi memiliki kuitansi, nota, atau invoice yang sah.
• Pencatatan Jurnal Umum: Melatih peserta menjurnal dengan prinsip double-entry (debit-kredit).
• Buku Pembantu: Fokus pada pengelolaan buku pembantu kas, piutang, dan persediaan jika BUMDes memiliki unit toko desa.

3. Penyusunan Laporan Keuangan (Output Utama)

Sesuai dengan Kepmendes 136/2022, output dari akuntansi BUMDes bukan hanya sekadar catatan sisa saldo, melainkan 5 Laporan Keuangan Utama:

Jenis Laporan	Fungsi bagi BUMDes Sumber Sari
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	Melihat kekayaan bersih, utang, dan modal yang dimiliki.
Laporan Laba Rugi	Mengukur performa bisnis dalam periode tertentu (Profit/Loss).
Laporan Perubahan Ekuitas	Mencatat penambahan modal atau pembagian hasil usaha (PADes).
Laporan Arus Kas	Memantau likuiditas (apakah ada uang tunai atau hanya angka di atas kertas).
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	Penjelasan detail mengenai angka-angka dalam laporan.

 

4. Rekonsiliasi dan Penyesuaian Akhir Tahun

Kegiatan OJT ini juga mencakup teknis tutup buku, yang meliputi:

• Penghitungan Penyusutan Aset: Misalnya, menghitung depresiasi mesin pengolah sampah atau kendaraan operasional desa.
• Penyesuaian Persediaan: Melakukan stock opname fisik barang di gudang dengan catatan di buku.
• Alokasi Hasil Usaha: Menghitung bagian untuk PADes, dana cadangan, serta bonus pengelola sesuai AD/ART.

5. Digitalisasi dan Pelaporan melalui Aplikasi

Mengingat Kepmendes ini mendorong transparansi, OJT ini mencakup penginputan data ke dalam sistem aplikasi (seperti aplikasi resmi dari Kemendesa atau alat bantu Excel yang sudah terstandar).

• Sinkronisasi Data: Memastikan data keuangan di Bumdesa selaras dengan Regulasi.
• Audit Internal: Melatih pengawas BUMDes untuk mampu membaca laporan yang telah dibuat oleh bendahara/akuntan.

 Catatan Penting:

Keberhasilan OJT ini tidak diukur dari seberapa tebal buku laporannya, tapi seberapa "berani" laporan tersebut diaudit. Kepmendes 136/2022 adalah "pagar" agar pengelola BUMDes aman secara hukum dan profesional secara bisnis.

KEGIATAN FASILITASI PEMERINGKATAN BUM DESA SE-KECAMATAN BABULU, KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

 

Kegiatan Fasilitasi Pemeringkatan Bum Desa Se-Kecamatan Babulu dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal: Rabu, 29 April 2026

Tempat: Aula Kantor Kecamatan Babulu

Fasilitator: TPP Kabupaten, TPP Kecamatan, dan Pemerintah Kecamatan Babulu

1. Latar Belakang

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa serta upaya peningkatan tata kelola dan evaluasi kinerja BUM Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021. Pemeringkatan BUM Desa merupakan proses penilaian kinerja selama periode satu tahun yang mencakup aspek kelembagaan, manajemen, usaha, kemitraan, akuntabilitas, manfaat bagi masyarakat, serta penguatan aset dan modal.

Pemerintah Kecamatan Babulu memandang perlu dilaksanakannya pendampingan intensif bagi pengurus BUM Desa agar proses pengisian data pada sistem pemeringkatan nasional berjalan dengan tertib, transparan, dan objektif. Hal ini juga bertujuan agar data yang disajikan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan serta didukung oleh bukti fisik yang relevan.

2. Tujuan

Kegiatan fasilitasi ini memiliki beberapa tujuan utama:

• Evaluasi Kinerja: Melakukan penilaian mendalam terhadap performa BUM Desa di seluruh wilayah Kecamatan Babulu berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
• Sinkronisasi Data: Memandu pengurus BUM Desa dalam pengisian kuesioner pemeringkatan pada tujuh aspek penilaian, yaitu Kelembagaan, Manajemen, Usaha/Unit Usaha, Kerja Sama/Kemitraan, Aset dan Permodalan, Administrasi/Laporan Keuangan, serta Manfaat bagi Desa.
• Peningkatan Kapasitas: Memberikan bimbingan teknis kepada Sekretaris Desa dan Pengurus BUM Desa (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dalam mengoperasikan sistem pemeringkatan digital.
• Identifikasi Masalah: Menjadi referensi bagi fasilitator dan pemerintah kecamatan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam pengembangan BUM Desa di masa mendatang.

3. Manfaat

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

• Bagi BUM Desa: Memperoleh klasifikasi status perkembangan (Maju, Berkembang, Pemula, atau Perintis) serta mendapatkan sertifikat pemeringkatan digital sebagai bentuk pengakuan resmi atas kinerja mereka.
• Bagi Pemerintah Desa: Memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat desa.
• Bagi Pemerintah Kecamatan & Kabupaten: Tersedianya basis data BUM Desa yang akurat dan terverifikasi untuk perencanaan program pembinaan dan pemberdayaan ekonomi desa di tingkat kecamatan maupun kabupaten.
• Penguatan Ekonomi: Mendorong peningkatan kinerja BUM Desa agar lebih efektif dalam mengelola aset desa dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. 

Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) se-Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)

 

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) se-Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang dilaksanakan pada 28 April 2026 merupakan langkah strategis yang sangat krusial dalam memperkuat garda terdepan pembangunan desa.

1.    Analisis Kegiatan

Kegiatan ini menempatkan KPM sebagai aktor kunci dalam ekosistem pembangunan desa. Dengan melibatkan Dinas PMD Provinsi Kalimantan Timur, TPPKK, serta para Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), acara ini tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan sebuah sesi penguatan teknis dan manajerial yang komprehensif.

Kehadiran Ibu Sarifah Suraidah Harun selaku Ketua TPPKK Provinsi Kaltim memberikan bobot advokasi yang kuat, menekankan peran KPM sebagai agen perubahan ( agent of change) di tingkat keluarga dan desa, terutama dalam memastikan program pemerintah tepat sasaran. Sinergi antara materi teknis dari Dinas PMD dan panduan operasional dari TAPM (Provinsi dan Kabupaten) memastikan bahwa KPM memiliki pemahaman yang utuh, mulai dari kebijakan makro hingga implementasi mikro di lapangan.

2.    Tujuan Pelatihan

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan kapasitas manajerial para kader. Secara spesifik, tujuan dari kegiatan ini meliputi:

• Standarisasi Pemahaman: Menyelaraskan persepsi seluruh KPM di wilayah Kabupaten PPU mengenai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) mereka sesuai dengan regulasi terbaru.
• Optimalisasi Penanganan Stunting: Memperkuat kapasitas KPM dalam melakukan pemantauan, pendataan, dan intervensi gizi spesifik dan sensitif di desa untuk menekan angka stunting, yang menjadi prioritas nasional dan daerah.
• Penguatan Literasi Data: Meningkatkan keterampilan kader dalam melakukan pendataan rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan menginput data tersebut ke dalam sistem informasi desa yang akurat.
• Peningkatan Kapasitas Advokasi: Memberikan keterampilan kepada kader untuk mampu mengomunikasikan kebutuhan warga kepada Pemerintah Desa agar dapat diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan APBDes.
  

3.    Manfaat Pelatihan

Manfaat dari kegiatan ini dirasakan pada berbagai level, baik bagi kader, pemerintah desa, maupun masyarakat secara luas:

• Bagi Kader (KPM):
• Meningkatkan rasa percaya diri dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
• Memperluas jaringan koordinasi dan komunikasi antara kader di tingkat desa dengan pemerintah kabupaten/provinsi.
• Bagi Pemerintah Desa:
• Data yang dihasilkan oleh kader menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengambilan keputusan oleh Kepala Desa menjadi lebih efektif dan berbasis bukti (evidence-based policy).
• Mempercepat capaian target-target pembangunan desa, khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.
• Bagi Masyarakat (Sasaran):
• Mendapatkan layanan kesehatan dan pendampingan yang lebih berkualitas.
• Memastikan kelompok rentan (ibu hamil, balita, keluarga kurang mampu) mendapatkan intervensi yang tepat, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata.

4.    Kesimpulan

Kegiatan peningkatan kapasitas ini adalah investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi sosial di Penajam Paser Utara. Dengan adanya pembekalan dari para ahli dan dukungan penuh dari pimpinan TPPKK serta Dinas PMD, diharapkan KPM tidak hanya menjadi pencatat data, tetapi menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sehat.

Rapat Koordinasi (Rakoor) Pramusyawarah Desa (Pramusdes) untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUM Desa Labangka Sejahtera

 

Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakoor) Pramusyawarah Desa (Pramusdes) untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUM Desa Labangka Sejahtera merupakan tahapan krusial. Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021 dan Kepmendes PDTT No. 136 Tahun 2022, BUM Desa bukan sekadar unit usaha biasa, melainkan badan hukum yang akuntabilitasnya harus teruji di hadapan masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes).

Berikut adalah Subtansi kegiatan tersebut:

1.      Kerangka Dasar Akuntabilitas (Ref: PP 11/2021)

Sesuai Pasal 58 PP 11/2021, Pelaksana Operasional (Direktur) wajib melaporkan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Desa. Rakoor Pramusdes ini berfungsi sebagai sinkronisasi data antara pengelola, pengawas, dan penasihat sebelum dipublikasikan.

Unsur Peserta & Peran:

1. Pemerintah Desa (Penasihat): Memastikan kinerja BUM Desa selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
2. BPD (Badan Pengawas): Menelaah laporan dari perspektif pengawasan dan keterwakilan masyarakat.
3. Direksi BUM Desa: Memaparkan capaian kinerja kolektif.
4. Kepala Unit Usaha: Mempertanggungjawabkan operasional teknis dan keuangan di unit masing-masing.

 2.      Agenda Rinci Rakoor Pramusdes

A. Review Kinerja Operasional (Non-Keuangan)

Mengacu pada mandat PP 11/2021, BUM Desa harus melaporkan:

1)       Perkembangan Unit Usaha: Apakah unit usaha berjalan sesuai Rencana Program Kerja (RPK)?

2)       Pemanfaatan Aset: Pendataan aset desa yang dikelola oleh BUM Desa.

3)       Kendala Lapangan: Masalah teknis yang dihadapi Kepala Unit Usaha selama tahun berjalan.

B. Bedah Laporan Keuangan (Ref: Kepmendes 136/2022)

Ini adalah bagian paling teknis. Kepmendes 136/2022 mensyaratkan standar pelaporan yang semi-akuntansi (ETAP/EMKM). Laporan yang harus diverifikasi dalam Rakoor meliputi:

1)      Laporan Posisi Keuangan (Neraca): Mengecek keseimbangan antara Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

2)      Laporan Laba Rugi: Memastikan perhitungan pendapatan dikurangi beban menghasilkan laba bersih yang akurat.

3)      Laporan Perubahan Ekuitas: Melihat pertumbuhan modal setelah ditambah laba atau dikurangi bagi hasil PADes.

4)      Laporan Arus Kas: Melacak keluar masuknya uang tunai secara riil.

5)      Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK): Penjelasan detail mengenai angka-angka yang muncul di laporan utama .

3.      Matriks Pembagian Tugas dalam Rakoor

Komponen	Penanggung Jawab	Dokumen Referensi
Data Transaksi & Buku Besar	Bendahara BUM Desa	Kepmendes 136/2022
Laporan Operasional Unit	Kepala Unit Usaha	Rencana Program Kerja (RPK)
Evaluasi Kinerja & SDM	Direktur BUM Desa	PP 11/2021 & AD/ART
Verifikasi Laporan	BPD (Pengawas)	Hasil Audit Internal/Eksternal

 4.      Output yang Harus Dihasilkan (Pra-Musdes)

Sebelum melangkah ke Musyawarah Desa, Rakoor ini harus menghasilkan:

1. Berita Acara Hasil Pramusdes: Kesepakatan bahwa laporan telah diverifikasi secara internal.
2. Draft Final LPJ: Laporan yang sudah "bersih" dari kesalahan input data atau selisih angka.
3. Rencana Pembagian Laba: Sesuai AD/ART (Berapa persen untuk PADes, cadangan modal, bonus pegawai, dan dana sosial).
4. Rencana Tindak Lanjut (RTL): Strategi perbaikan untuk kendala yang ditemukan pada tahun buku sebelumnya.

 5.      Catatan Penting untuk BUM Desa Labangka Sejahtera

Akuntabilitas bukan hanya soal angka yang "cocok", tapi soal kemanfaatan. Pastikan dalam paparan nanti, Kepala Unit Usaha juga menonjolkan berapa tenaga kerja lokal yang terserap atau berapa banyak warga yang terbantu oleh layanan BUM Desa.

Berdasarkan Kepmendes 136/2022, jangan lupa melampirkan bukti fisik (invoice, kuitansi, foto stok barang) dalam lampiran laporan keuangan agar saat diperiksa oleh BPD atau Inspektorat, data Anda sudah watertight (tak terbantahkan).

Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Prop. Kaltim

 

Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Bukit Raya dilaksanakan tanggal 23 April 2026 di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, dengan peserta yang hadir Kepala Desa Bukit Raya, Pengurus Bumdes dan TTP Sebagai Fasilitator sekaligus pemberi materi terkait Pengelolaan Bumdes.

1. Latar Belakang Kegiatan

Kegiatan ini tidak sekadar pertemuan rutin, melainkan respon terhadap dinamika regulasi dan posisi strategis geografis:

1. Transformasi Badan Hukum (PP 11/2021): Pasca diterbitkannya PP No. 11 Tahun 2021, BUM Desa wajib bertransformasi menjadi entitas badan hukum yang profesional. Pelatihan ini menjadi fondasi agar pengelola memahami hak dan kewajiban barunya.
2. Standarisasi Pelaporan (Kepmendes 136/2022): Adanya kebutuhan mendesak untuk menyeragamkan format laporan keuangan agar akuntabel dan dapat diaudit secara mandiri maupun eksternal.
3. Posisi Strategis Sepaku (IKN Nusantara): Mengingat Bukit Raya berada di Kecamatan Sepaku, PPU, BUM Desa dituntut memiliki manajemen yang agile (tangkas) dan profesional untuk menangkap peluang ekonomi masif di kawasan Ibu Kota Nusantara.

2. Substansi Pelatihan

Materi yang dibahas dalam fasilitasi ini mencakup tiga pilar utama:

1. Penguatan Tata Kelola (Institutional Strengthening): Penegasan fungsi Penasihat (Kades), Pengawas (BPD), dan Pelaksana Operasional agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
2. Akuntabilitas Keuangan: Bedah teknis penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar Kepmendes 136/2022, mulai dari pencatatan transaksi harian hingga menjadi neraca dan laporan laba rugi.
3. Rencana Program Kerja (RPK): Penyusunan strategi bisnis yang realistis, berorientasi pasar, dan berbasis pada potensi lokal Desa Bukit Raya agar tidak hanya bergantung pada dana desa.

3. Tujuan Pelatihan

1. Legalitas & Kepatuhan: Memastikan BUM Desa Bukit Raya menjalankan operasionalnya sesuai koridor hukum yang berlaku (Compliance).
2. Peningkatan Kapasitas SDM: Membekali pengurus dengan kemampuan manajerial dan teknis akuntansi praktis.
3. Sinkronisasi Pendampingan: Menyelaraskan gerak antara Pemerintah Desa dengan para pendamping (TAPM, PD, PLD) dalam mengawal pertumbuhan BUM Desa.

4. Manfaat Kegiatan

1. Bagi Pemerintah Desa: Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang kredibel sebagai dasar pengambilan keputusan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk PADes.
2. Bagi Pengelola BUM Desa: Meningkatnya kepercayaan diri dalam mengelola aset dan modal karena didukung oleh pemahaman regulasi yang kuat.
3. Bagi Masyarakat Desa: BUM Desa yang dikelola dengan baik akan menghasilkan layanan yang lebih prima dan kontribusi ekonomi nyata bagi warga.

Kehadiran TAPM dan Pendamping Desa dalam kegiatan tersebut menjadi Fasilitator dan sekligus menunjukkan adanya pengawalan ketat agar BUM Desa Bukit Raya tidak hanya "papan nama", melainkan menjadi motor penggerak ekonomi di tengah transformasi Sepaku sebagai wilayah IKN.

Rapat Koordinasi Bumdes Se-Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Rangka Percepatan Pemutahiran Data Pemeringkatan Bumdes Dan Persiapan Lomba Bumdes Tingkat Propinsi.

 

Rapat Koordinasi BUMDes Se-Kabupaten Penajam Paser Utara sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kinerja BUMDes di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tanggal 17 April 2026, rapat ini dilaksanakan di Aula Rapat lantai 3 Kantor Bupati Penajam Paser Utara, dipimpin oleh Kepala Dinas DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat pemutahiran data pemeringkatan BUMDes sekaligus mempersiapkan lomba BUMDes tingkat provinsi yang akan datang.

Peserta yang hadir dalam rapat ini terdiri dari berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Desa Se-Kabupaten Penajam Paser Utara, pengurus BUMDes dari seluruh desa, serta pendamping desa. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat desa.

Dalam rapat ini, dibahas berbagai strategi dan langkah konkret yang perlu diambil untuk memastikan bahwa BUMDes dapat beroperasi secara optimal. Salah satu fokus utama adalah pemutahiran data yang akurat dan tepat waktu, yang menjadi dasar dalam pemeringkatan BUMDes. Selain itu, peserta juga berdiskusi mengenai persiapan untuk lomba BUMDes tingkat provinsi, yang diharapkan dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan BUMDes. Dengan adanya koordinasi yang baik antar desa, diharapkan kualitas dan kinerja BUMDes di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat meningkat secara signifikan, memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

     Agenda Rapat :

Rapat koordinasi BUMDes se-Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki agenda penting yang bertujuan untuk mempercepat pemutahiran data pemeringkatan BUMDes serta mempersiapkan lomba BUMDes tingkat provinsi. Dalam kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data BUMDes yang ada.

     Pemutahiran Data Pemeringkatan BUMDes:

Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah pemutahiran data pemeringkatan BUMDes. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap BUMDes memiliki data yang akurat dan terkini, yang akan menjadi dasar dalam penilaian dan pengambilan keputusan. Dengan melakukan pemutahiran data secara berkala, diharapkan setiap BUMDes dapat lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya. Diskusi dalam rapat ini mencakup strategi dan langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mempercepat proses pemutahiran data, serta tantangan yang mungkin dihadapi oleh masing-masing BUMDes dalam melaksanakan tugas ini.

    Persiapan Lomba BUMDes Tingkat Propinsi:

Agenda selanjutnya adalah persiapan lomba BUMDes tingkat provinsi. Lomba ini bukan hanya sekadar ajang kompetisi, tetapi juga merupakan kesempatan bagi BUMDes untuk menunjukkan inovasi dan kreatifitas dalam pengelolaannya. Dalam rapat ini, peserta membahas berbagai aspek yang perlu dipersiapkan, mulai dari penyusunan proposal hingga presentasi program unggulan masing-masing BUMDes. Diharapkan, melalui lomba ini, motivasi dan kinerja BUMDes dapat meningkat, serta dapat menjadi inspirasi bagi BUMDes lain untuk terus berinovasi.

    Sosialisasi dan Edukasi:

Sosialisasi dan edukasi menjadi bagian penting dalam rapat ini, di mana peserta diberikan pemahaman mengenai pengelolaan BUMDes yang baik serta kriteria penilaian dalam lomba BUMDes. Melalui sesi ini, diharapkan semua peserta dapat memahami pentingnya pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan, serta bagaimana penilaian dilakukan dalam lomba. Edukasi ini tidak hanya bermanfaat untuk lomba, tetapi juga untuk pengembangan BUMDes secara keseluruhan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian lokal.

    Tujuan Rapat:

Rapat Koordinasi Bumdes Se-Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki beberapa tujuan strategis yang sangat penting dalam rangka memperkuat keberadaan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan kualitas data. Kualitas dan akurasi data pemeringkatan BUMDes merupakan fondasi yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Dengan data yang akurat, setiap BUMDes dapat melakukan evaluasi yang lebih baik terhadap kinerjanya dan merumuskan strategi yang tepat untuk peningkatan di masa mendatang. Oleh karena itu, dalam rapat ini, para peserta diharapkan dapat berbagi praktik terbaik dan metode dalam pengumpulan serta pengelolaan data, sehingga setiap BUMDes dapat memiliki informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

 Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMDes di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kinerja BUMDes yang baik tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, diskusi mengenai inovasi, pengembangan produk, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat relevan. Para peserta diharapkan dapat saling memberi masukan dan ide-ide kreatif yang dapat diimplementasikan di masing-masing BUMDes, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha yang dijalankan.

 Terakhir, rapat ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan semangat BUMDes dalam berkompetisi di tingkat provinsi. Dengan adanya lomba BUMDes tingkat provinsi, BUMDes di Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan dapat menunjukkan potensi dan prestasinya. Motivasi yang tinggi akan mendorong setiap BUMDes untuk lebih proaktif dalam melakukan inovasi dan perbaikan, serta menjalin kerjasama yang lebih baik dengan berbagai pihak. Dalam rapat ini, para peserta akan diberikan dorongan dan penguatan agar dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi kompetisi, sehingga BUMDes dari daerah ini dapat tampil dengan bangga dan meraih prestasi yang membanggakan.

    Hasil yang Diharapkan:

Rapat Koordinasi Bumdes Se-Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan dapat menghasilkan data pemeringkatan BUMDes yang akurat dan up-to-date. Data yang valid dan terkaini sangat penting untuk menilai kinerja BUMDes di setiap desa. Dengan informasi yang tepat, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dapat melakukan analisis yang mendalam mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi oleh BUMDes. Hal ini tidak hanya akan membantu dalam pemeringkatan, tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan BUMDes ke depan. Dengan data yang akurat, BUMDes diharapkan dapat lebih siap dan berkompetisi di tingkat provinsi, sehingga mampu menunjukkan kualitas dan inovasi yang dimiliki.

Selain itu, rapat ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas BUMDes di Kabupaten Penajam Paser Utara. Melalui kolaborasi dan pertukaran informasi antara pengurus BUMDes, diharapkan setiap desa dapat belajar dari praktik terbaik yang diterapkan oleh BUMDes lain. Peningkatan kapasitas pengurus dan pengelola BUMDes akan berdampak langsung pada pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum untuk mempercepat pembentukan atau perekrutan pengurus BUMDes bagi desa-desa yang masih belum aktif. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat krusial untuk menciptakan keberlanjutan usaha dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, percepatan legalitas badan hukum BUMDes juga menjadi salah satu fokus utama. Dengan adanya legalitas yang jelas, BUMDes akan lebih mudah dalam mengakses berbagai sumber pendanaan dan dukungan dari pemerintah maupun lembaga lainnya. Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes di Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga mampu bersaing dan berkontribusi lebih signifikan dalam pembangunan daerah.