Rapat Koordinasi (Rakoor) Pramusyawarah Desa (Pramusdes) untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUM Desa Labangka Sejahtera

 

Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakoor) Pramusyawarah Desa (Pramusdes) untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUM Desa Labangka Sejahtera merupakan tahapan krusial. Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021 dan Kepmendes PDTT No. 136 Tahun 2022, BUM Desa bukan sekadar unit usaha biasa, melainkan badan hukum yang akuntabilitasnya harus teruji di hadapan masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes).

Berikut adalah Subtansi kegiatan tersebut:

1.      Kerangka Dasar Akuntabilitas (Ref: PP 11/2021)

Sesuai Pasal 58 PP 11/2021, Pelaksana Operasional (Direktur) wajib melaporkan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Desa. Rakoor Pramusdes ini berfungsi sebagai sinkronisasi data antara pengelola, pengawas, dan penasihat sebelum dipublikasikan.

Unsur Peserta & Peran:

1. Pemerintah Desa (Penasihat): Memastikan kinerja BUM Desa selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
2. BPD (Badan Pengawas): Menelaah laporan dari perspektif pengawasan dan keterwakilan masyarakat.
3. Direksi BUM Desa: Memaparkan capaian kinerja kolektif.
4. Kepala Unit Usaha: Mempertanggungjawabkan operasional teknis dan keuangan di unit masing-masing.

 2.      Agenda Rinci Rakoor Pramusdes

A. Review Kinerja Operasional (Non-Keuangan)

Mengacu pada mandat PP 11/2021, BUM Desa harus melaporkan:

1)       Perkembangan Unit Usaha: Apakah unit usaha berjalan sesuai Rencana Program Kerja (RPK)?

2)       Pemanfaatan Aset: Pendataan aset desa yang dikelola oleh BUM Desa.

3)       Kendala Lapangan: Masalah teknis yang dihadapi Kepala Unit Usaha selama tahun berjalan.

B. Bedah Laporan Keuangan (Ref: Kepmendes 136/2022)

Ini adalah bagian paling teknis. Kepmendes 136/2022 mensyaratkan standar pelaporan yang semi-akuntansi (ETAP/EMKM). Laporan yang harus diverifikasi dalam Rakoor meliputi:

1)      Laporan Posisi Keuangan (Neraca): Mengecek keseimbangan antara Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

2)      Laporan Laba Rugi: Memastikan perhitungan pendapatan dikurangi beban menghasilkan laba bersih yang akurat.

3)      Laporan Perubahan Ekuitas: Melihat pertumbuhan modal setelah ditambah laba atau dikurangi bagi hasil PADes.

4)      Laporan Arus Kas: Melacak keluar masuknya uang tunai secara riil.

5)      Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK): Penjelasan detail mengenai angka-angka yang muncul di laporan utama .

3.      Matriks Pembagian Tugas dalam Rakoor

Komponen	Penanggung Jawab	Dokumen Referensi
Data Transaksi & Buku Besar	Bendahara BUM Desa	Kepmendes 136/2022
Laporan Operasional Unit	Kepala Unit Usaha	Rencana Program Kerja (RPK)
Evaluasi Kinerja & SDM	Direktur BUM Desa	PP 11/2021 & AD/ART
Verifikasi Laporan	BPD (Pengawas)	Hasil Audit Internal/Eksternal

 4.      Output yang Harus Dihasilkan (Pra-Musdes)

Sebelum melangkah ke Musyawarah Desa, Rakoor ini harus menghasilkan:

1. Berita Acara Hasil Pramusdes: Kesepakatan bahwa laporan telah diverifikasi secara internal.
2. Draft Final LPJ: Laporan yang sudah "bersih" dari kesalahan input data atau selisih angka.
3. Rencana Pembagian Laba: Sesuai AD/ART (Berapa persen untuk PADes, cadangan modal, bonus pegawai, dan dana sosial).
4. Rencana Tindak Lanjut (RTL): Strategi perbaikan untuk kendala yang ditemukan pada tahun buku sebelumnya.

 5.      Catatan Penting untuk BUM Desa Labangka Sejahtera

Akuntabilitas bukan hanya soal angka yang "cocok", tapi soal kemanfaatan. Pastikan dalam paparan nanti, Kepala Unit Usaha juga menonjolkan berapa tenaga kerja lokal yang terserap atau berapa banyak warga yang terbantu oleh layanan BUM Desa.

Berdasarkan Kepmendes 136/2022, jangan lupa melampirkan bukti fisik (invoice, kuitansi, foto stok barang) dalam lampiran laporan keuangan agar saat diperiksa oleh BPD atau Inspektorat, data Anda sudah watertight (tak terbantahkan).